Pers Sebagai Kontrol Sosial Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga

DepokNews- Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS, sebagai bagian dari gerbong besar PKS, mengajak rekan-rekan media untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi pers seperti yang tercantum dalam UU
No. 40 tahun 1999, khususnya pada fungsi pers sebagai media infomasi,pendidikan dan kontrol sosial.

Ketua BPKK DPP PKS, Wirianingsih, pada fungsi kontrol, pers adalah alat kontrol kebijakan negara terhadap pembangunan berbasis keluarga dan perlindungan anak. Sementara pada fungsi pendidikan.

“Kami berharap pers berperan lebih optimal untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan cara memberikan informasi dan edukasi tentang sadar sehat, sadar hukum, sadar pengasuhan yang tepat dan sadar
politik,” terangnya.

Wiwi, sapaannya menjelaskan, PKS sebagai partai dakwah memiliki cita-cita politik untuk turut serta membangun masyarakat Indonesia menuju masyarakat madani. Salah satunya adalah dengan membangun ketahanan keluarga Indonesia.

“Kami percaya bahwa keluarga adalah tempat disemainya sumber daya manusia yang unggul yang akan memengaruhi ketahanan nasional. Keluarga yang lemah akan melahirkan masyarakat yang lemah dan masyarakat yang lemah akan melahirkan negara yang lemah pula,” bebernya.

Lebih lanjut Wiwi menjelaskan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan dalam Kongres Keluarga Indonesia Ke-2 yang diselenggarakan BPKK DPP PKS di
Jakarta mengenai keluarga sebagai basis pembangunan nasional. Landasan pemerintah untuk menjadikan keluarga sebagai basis pembangunan nasional sesungguhnya termaktub dalam Dasar Hukum Pembangunan Keluarga dan Ketahanan Keluarga dalam UU 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Ketahanan Keluarga bahwa kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraaan keluarga untuk
mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Sedangkan, sambung Wiwi, BPKK DPP PKS memiliki visi ‘Berhikmat untuk Rakyat Melalui Peningkatan Peran Perempuan dan Ketahanan Keluarga’. Sebagai bagian dari entitas politik, BPKK tidak bisa berdiri sendiri dalam hal mewujudkan ketahanan keluarga. Sehingga, dibutuhkan energi yang besar untuk mewujudkan ketahanan keluarga Indonesia.

“Adalah sebuah keniscayaan bagi kami untuk bersinergi dan berjejaring dengan berbagai elemen bangsa, termasuk dengan rekan-rekan media untuk bersama-sama mewujudkan keluarga Indonesia yang berketahanan. Kepada rekan-rekan jurnalis yang kami banggakan, Selamat Hari Pers Nasional 2018. Semoga pers Indonesia senantiasa mengoptimalkan fungsi informasi, pendidikan dan kontrol sosial dalam upaya penguatan ketahanan keluarga Indonesia,” tutup Wiwi.(mia)