DepokNews–Fraksi PDI Perjuangan Kota Depok telah menjaring tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat dalam kegiatan reses pada tanggal 27, 28, dan 31 Januari 2022.

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ikravany Hilman dalam bidang pemerintahan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok harus segera memperbaiki data warga miskinnya. Baik yang menerima PKH, penerima bantuan non tunai dan warga miskin yang belum menerima bantuan apa-apa, karena
terbukti di lapangan banyak yang tampak seperti salah sasaran sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Termasuk masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan KIS dan KIP tetap sulit mendapatkannya.

Menurut PDI Perjuangan bantuan sosial belum terealisasi dengan baik dan tidak tepat sasaran, sehingga dibutuhkan koordinasi dengan pihak Ketua Lingkungan setempat.

PDIP juga menemukan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya Kartu KDS dan Fraksi PDI Perjuangan meminta informasi secara transparan bagaimana mekanisme mendapatkan KDS tersebut.

Sementara di bidang Infrastuktur Ikravany menekankna Dinas PUPR diharapkan memperhatikan titik-titik banjir yang harus diatasi dan juga memperhatikkan jalan-jalan dan saluran-saluran air yang harus diperbaiki dan dibangun, agar kerusakan tidak semakin parah, khususnya turapan yang membutuhkan dana BTT mendesak.

Dari masyarakat Kelurahan Pasir Putih PDIP menemukan warga membutuhkan kepastian lokasi yang terdampak longsor akibat gunung sampah dan butuhnya normalisasi Kali Pesanggrahan dan relokasi bagi warga yang terdampak longsor.

Sedangkan untuk Dinas DLHK agar memperhatikan sampah-sampah yang masih dibuang sembarang tempat, dengan melakukan koordinasi bersama dengan pengurus RT dan RW, sehingga solusi sampah dapat diatasi dari lingkungan terkecil.

PDIP juga memeprtanyakan status pembuangan sampah ke Nambo karena banyak warga sekitar Cipayung yang makin terganggu dengan menggunungnya sampah.

Sedangkan di bidang pendidikan, PDIP berharap penambahan pembangunan-pembangunan SMP dan SMA Negri di wilayah Kota Depok yang padat penduduk. Bila perlu di tiap Kelurahan terdapat satu SMP dan SMA Negri mengingat salah satu syarat PPDB adalah sistem zonasi.

Sementara di bidang kesehatan, PDIP meminta Puskesmas di Kota Depok menjadi Puskesmas yang melayani warga 24 jam di semua kecamatan. Selain itu juga peningkatan pelayanan untuk pasien yang menggunakan BPJS atau KIS.

Di bidang ekonomi, PDIP juga meminta pemerintah Kota Depok agar memberikan peluang usaha bagi masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan perekonomian bagi masyarakat Kota Depok.

Menurut IKravany, pemerintah perlu membentuk Koperasi dan UMKM di setiap kelurahan yang ada di wilayah Kota Depok. Kedepannya juga harus diberdayakan UMKM yang berasal dari warga dan dipermudah untuk pendaftaran UMKM online.

Sedangkan di bidang sosial, masih banyak ditemukan belum berjalannya musyawarah kelurahan (muskel) secara rutin sehingga RT dan RW tidak bisa mengusulkan nama-nama yang akan masuk dalam DTKS.

Sementara itu bantuan kepada penyandang disabilitas terutama anak-anak masih sangat kurang perhatiannya.(