DepokNews, Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A., dalam agenda Reses Anggota DPR RI Masa Persidangan Ke-3 Tahun 2020-2021 di Kantor Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi pada Jumat (19/2), Nur Azizah menerima Aspirasi Forum RW se Kelurahan yang mengeluhkan carut-marut DTKS yang berimbas pada Bansos yang dinilai tidak tepat sasaran.
Suhendar, Ketua RW 041 Kelurahan Bojong Rawalumbu sekaligus perwakilan Forum RW Kelurahan Bojong Rawalumbu Kota Bekasi. Ia menyebutkan sejak bulan Desember, ia beserta ketua RW lainnya telah mendata warga miskin di Kelurahan Bojong Rawalumbu. Namun, tidak semua warga yang terdata mendapatkan bansos.
“Kami sudah melakukan pendataan warga miskin sebanyak 4.742 KK se kelurahan yang masuk DTKS, semua setiap KK yang terdata telah ditandai dengan stiker khusus yang diberikan dari Dinsos Kota Bekasi di setiap rumah warga. Masalah yang dihadapi, pertama, masyarakat terus bertanya, sebagian mereka sudah didata tapi tidak kunjung mendapatkan realisasi bantuan. Kedua, bantuan yang ada dari kemensos, propinsi dan kota, tidak tersalurkan secara merata. Seperti orang yang tidak kami data tapi dapat bantuan, sementara yang sudah terdata malah tidak mendapatkan. Lalu masyarakat yang memang terkena imbas covid juga banyak yang tidak dapat”, papar Suhendar.
Ia juga menambahkan bahwa di RW 041 yang diajukan sebagai penerima bansos sebanyak 1.574 KK tapi tidak semua mendapatkan bansos, “Yang dapat bansos di tahap 10 sejumlah 755 KK. Kemudian di tahap 11 turun menjadi 630 KK, lalu lebih parah lagi dalam BST ini jadi hanya 530 KK yang dapat. Terus menurun. Kenapa Dinsos dan Kemensos mencoret nama tersebut yang sudah kami ajukan, tanpa adanya komunikasi dengan kami RT dan RW yang mengajukan?. Orang yang benar-benar membutuhkan justru yang menjadi korban mereka tidak dapat, alasannya kenapa? Yang jadi sasaran warga itu RT dan RW, bayangkan saja penurunannya hingga 200 orang”, imbuhnya.
Suhendar menambahkan pada saat pembagian sembako dirinya beserta ketua RW yang lain mensiasati dengan kembali membagi sembako yang ada agar masyarkaat yang tidak kebagian, turut mendapatkan jatah. Namun, dalam tahap pembagian BST ini, tidak dapat berbuat apa-apa. Pasalnya menurut Suhendar, jangankan dibagi dua, BST ini dipotong saja bisa ter ekspos kemana-mana. “Kami membagi itu atas dasar niat baik RT dan RW agar bantuan yang diberikan bisa dibagikan secara menyeluruh”, ungkapnya. Melalui Nur Azizah, Suhendar berharap kedepannya di masa Covid ini, carut-masuk masalah DTKS dan bansos dapat segera tertangani dengan baik.
Menaggapi hal tersebut Nur Azizah menyebutkan, bahwa permasalahan DTKS ini menjadi momok utama bagi seluruh Anggota Komisi VIII, karena di setiap dapil se Indonesia, masyarakat mengeluhkan hal serupa kepada Anggota Komisi VIII.
“Alhamdulillah per Juli 2020 sudah ada SKB 3 Menteri, harapannya itu menjadi titik terang perbaikan DTKS, yang per 2021 akan dilakukan update secara rutin, setiap tahun, dan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dan Kota memegang kendali penuh”, papar Nur Azizah.
Nur Azizzah turut mengingatkan, karena Komisi VIII ini adalah Komisi Dunia dan Akhirat, kepada para kepala daerah berserta jajarannya kebawah hingga tingkat RT dan RW, bahwa dalam pelaksanaan perbaikan DTKS yang merujuk pada SKB 3 Menteri ini yang paling utama, khususnya bagi umat muslim harus berpedoman pada Qs. Annisa Ayat 58.
“Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar dan maha melihat”. Ayat ini sebagai pengingat agar para pemimpin kita terus dapat menjalankan dan menyampaikan amanah dengan sebaik-baiknya, tentunya kepada yang berhak”, pungkas Nur Azizah.
