DepokNews – Hafid Nasir, Anggota DPRD Kota Depok, melaksanakan kegiatan reses pada Masa Sidang Pertama Tahun Anggaran 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) Pancoran Mas. Kegiatan reses tersebut berlangsung di RW 006 dan RW 008 Kelurahan Depok Jaya, RW 005 Kelurahan Depok, serta RW 006 Kelurahan Mampang.
Dalam kegiatan ini, Hafid Nasir menyerap berbagai aspirasi warga yang berkaitan dengan dana Musrenbang berbasis RW, pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta sejumlah isu strategis lainnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah dapilnya.
Aspirasi Warga
Sejumlah aspirasi yang disampaikan warga antara lain terkait dana Musrenbang berbasis RW. Warga mengeluhkan masih adanya beberapa menu wajib yang dibebankan pada Dana RW, minimnya anggaran untuk pengelolaan sampah berbasis lingkungan, serta tidak adanya alokasi anggaran untuk penanganan persoalan stunting di tingkat RW. Selain itu, Rumah Maggot yang dibangun menggunakan Dana Kelurahan Tahun 2025 terancam tidak dapat beroperasi karena belum tersedianya anggaran operasional.
Pada sektor pembangunan infrastruktur, warga RW 006 Kelurahan Depok Jaya menagih realisasi rencana Pemerintah Kota Depok terkait pembangunan pedestrian di sepanjang Jalan Nusantara Raya. Ruas jalan tersebut merupakan kawasan strategis yang dilalui dan dikunjungi banyak warga karena terdapat sembilan sekolah negeri dan swasta, perkantoran, masjid, pasar, minimarket, pusat kuliner, serta berbagai fasilitas umum lainnya.
Selain itu, persoalan sampah di TPS Jalan Mawar Raya hingga kini masih belum tertangani secara tuntas. Warga mengeluhkan tumpukan sampah yang kerap tidak terangkut oleh armada DLHK, serta kondisi alat berat (loader) yang sering mengalami kerusakan sehingga menghambat proses pemindahan sampah ke truk pengangkut.
Dalam aspek layanan publik, warga Perumahan Bella Cassa RW 005 Kelurahan Depok mempertanyakan pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang digunakan untuk kepentingan komersial. Mereka juga menanyakan status siteplan perumahan serta Koefisien Dasar Bangunan (KDB) guna memastikan kesesuaian antara luas hunian, ruang terbuka hijau, resapan air, dan sarana publik lainnya.
Isu-Isu Lainnya
Warga juga menyoroti sejumlah isu lain, di antaranya penghentian insentif pembimbing rohani dan santunan kematian yang tidak lagi dianggarkan, serta program Universal Health Coverage (UHC) yang per 1 Januari 2026 sudah tidak berlaku. Selain itu, warga mempertanyakan belum adanya sosialisasi terkait beasiswa pendidikan bagi siswa pra sejahtera, beasiswa masuk perguruan tinggi, serta beasiswa bimbingan belajar perguruan tinggi negeri, yang merupakan bagian dari janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Hafid Nasir menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Saya berkomitmen untuk menyampaikan seluruh aspirasi warga kepada Pemerintah Kota Depok serta memfasilitasi program-program yang dibutuhkan masyarakat,” pungkas Hafid Nasir.
