DepokNews- Kalau ada sebuah pertanyaan, apakah keberadaan Posyandu di tengah masyarakat merupakan sesuatu yang penting atau tidak. Pasti semua sepakat menjawab bahwa keberadaan Posyandu merupakan sesuatu yang sangat penting.
Di Posyandu kita memantau perkembangan balita kita. Di Posyandu kita melakukan imunisasi untuk anak-anak kita. Dari Posyandu kita tahu berapa anak-anak kota Depok yang mengalami stunting. Dari Posyandu kita mengetahui berapa banyak anak-anak kota Depok yang mengalami kekurangan gizi.
Di Posyandu kita melakukan berbagai sosialisasi terkait kesehatan masyarakat. Tentu masih banyak lagi peran dan pelayanan yang dilakukan di Posyandu, sesuai namanya Pos Yandu artinya pos pelayanan terpadu.
“Dengan sejumlah peran yang diperankan Posyandu, wajar jika kita semua sepakat bahwa keberadaan Pos yandu merupakan sesuatu yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat,” tutur Anggota DPRD Kota Depok Supariyono.
Akan tetapi, ketika bertanya ada berapa anak balita di kota Depok, ada berapa posyandu di Depok. Ada berapa RW di kota Depok dan ada berapa Posyandu yang sudah terbangun secara permanen. Dari kenyataan yang ada, sepertinya keberadaan Posyandu terasa menjadi tidak terlalu penting.
Memang banyak posyandu berdiri di tengah masyarakat, tapi Posyandu itu masih menumpang di rumah Ketua RW, Ketika RW-nya ganti, Posyandunya ikut pindah ke rumah RW baru. Begitu pula ketika mengusulkan untuk dibangun Posyandu di satu lokasi.
“Pertanyaan yang pertama kali muncul dari pemerintah adalah ada fasos- fasumnya tidak. Jadi, kita baru akan membangun PosYandu jika di satu wilayah ada fasos dan fasumnya,” jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Cara pandang atau pendekatan pembangunan yang seperti ini seharusnya sudah mulai diubah atau tepatnya dibalik. Wilayah-wilayah yang memiliki lahan fasos dan fasum biasanya adalah perumahan teratur atau orang biasa menyebutnya komplek. Meskipun tidak semua, namun orang-orang yang tinggal di komplek-komplek umumnya adalah orang-orang dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas.
Bagi orang-orang komplek ketika mendapatkan sedikit saja gangguan kesehatan pada anak-anak mereka, biasanya mereka cenderung langsung ke klinik swasta atau ke rumah sakait, bahkan langsung ke spesialis anak. Dengan begitu maka wajar jika tingkat kunjungan ke pos yandu di wilayah komplek cenderung sepi.
Sebaliknnya, di masyarakat yang bukan perumahan atau kita sering mengatakannya wilayah perkampungan di mana di situ ada Posyandu tingkat kunjungannya sangat ramai. Karena ketidaktahuan atau keterbatasan dana sampai anak yang sakit yang sudah seharusnya dibawa ke puskesmas atau bahkan ke rumah sakit tetap mereka bawa ke Posyandu.
“Begitu berartinya keberadaan Posyandu bagi masyarakat perkampungan. Sayang sekali, di tempat-tempat yang justru sangat membutuhkan keberadaan Posyandu malah tidak memiliki Posyandu,” terangnya.
Menurut Supariyono, kalau mereka yang tinggal di perkampungan diminta untuk menyediakan lahan untuk pembangunan Posyandu, rasanya hampir tidak mungkin, karena umumnya tingkat ekonomi mereka menengah ke bawah. Sehingga, jarang di antara mereka yang terpikir untuk membeli lahan untuk membangun Posyandu, akhirnya mereka pasrah, di wilayah seperti ini Posyandu identik dengan rumah Ketua RW.
“Kalau rumah Pak RW-nya luas mungkin tidak terlalu masalah, pertanyaannya, bagaimana jika rumah Pak RW-nya sempit, haruskah mereka tidak mendapatkan pelayanan pemerintah hanya karena ketiadaan fasos dan fasum. Kita berharap pada tahun anggaran 2020 atau 2021 pemerintah dan DPRD khusunya badan angggaran dapat mengalokasikan anggaran untuk pengadaan lahan dan pembangunan pos-pos yandu di wilayah-wilayah perkampungan,” tutup Suparyono.(mia)