Oleh : Ilham (Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah STEI SEBI)
Pendahuluan
Artikel berjudul “Revisiting the Idealism of Syariah Audit for Islamic Financial Institutions” yang ditulis oleh Mulyany, Furqani, Ibrahim, dan Hamoudah (2021) membahas secara mendalam konsep ideal audit syariah dalam lembaga keuangan Islam (LKI). Penulis menekankan bahwa audit syariah seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai maqasid syariah seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pendekatan konseptual ini, audit syariah tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga sarana menjaga nilai-nilai luhur Islam dalam praktik keuangan.
*Isi dan Tanggapan*
Audit syariah memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan tata kelola lembaga keuangan Islam agar tetap sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memenuhi ekspektasi finansial para pemangku kepentingan. Definisi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa audit syariah adalah proses evaluasi independen untuk memastikan kepatuhan suatu entitas terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya. Audit ini mencakup tidak hanya laporan keuangan, tetapi juga pemeriksaan produk, jasa, dan operasional lembaga.
Saya sependapat dengan pandangan penulis bahwa saat ini telah terjadi penyempitan makna audit syariah dalam praktik. Sering kali, audit syariah direduksi hanya sebagai proses administratif internal yang bersifat formalistik. Padahal, sebagaimana diuraikan dalam artikel tersebut, audit syariah ideal harus memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk dimensi sosial, tata kelola sumber daya manusia, lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu contohnya adalah transparansi distribusi zakat, yang mencerminkan peran audit dalam menjaga pemerataan distribusi kekayaan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi Islam yang inklusif.
Penulis juga menyoroti isu krusial terkait independensi dan kompetensi auditor syariah. Ketika auditor syariah berasal dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), muncul potensi konflik peran antara fungsi pengawasan dan fungsi penasihat. Sebaliknya, penggunaan auditor eksternal pun tidak serta-merta menjadi solusi, karena banyak dari mereka belum memiliki pemahaman mendalam terhadap prinsip fiqh muamalah, yang merupakan fondasi utama dalam transaksi syariah.
Selanjutnya, artikel ini juga menekankan perlunya pembentukan kerangka regulasi dan standar audit syariah yang diakui secara internasional. Saat ini, standar yang dirumuskan oleh AAOIFI masih lebih fokus pada syariah review dan belum secara komprehensif mengatur praktik audit syariah eksternal. Ketidakterpaduan standar di berbagai negara menyebabkan pelaksanaan audit syariah menjadi bervariasi dan menghambat harmonisasi sistem keuangan Islam secara global.
*Penutup*
Secara keseluruhan, artikel ini berhasil mengangkat kembali urgensi idealisme dalam praktik audit syariah dan menyerukan perlunya reformulasi pendekatan audit yang tidak hanya berpijak pada kepatuhan formal, tetapi juga pada nilai-nilai maqasid al-syariah. Audit syariah yang ideal akan sangat bergantung pada keberadaan auditor yang kompeten, sistem yang independen, serta regulasi dan standar global yang terintegrasi. Langkah-langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat kredibilitas dan keberlanjutan industri keuangan syariah di tingkat nasional maupun internasional.
