DepokNews–Dalam sebuah diskusi daring dengan tema “Resesi Ekonomi dan Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Rakyat ditengah Covid-19” yang diselenggarakan oleh Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia pada Rabu (06/05/20) yang dimulai pukul 14.00 dan berakhir pukul 16.00, beberapa tokoh nasional terlibat dalam dialog yang padat tentang kondisi bangsa Indonesia di tengah pandemik covid-19 yang hingga saat ini belum juga usai.
Beberapa tokoh nasional yang berbagi pandangan dalam diskusi DEEP Indonesia ini adalah Yusfitriadi (Direktur DEEP Indonesia), Sandiaga Uno (Pengusaha dan relawan covid-19), Daniel Zuchron (Pembina Yayasan Visi Nusantara Maju) dan Aminuddin Ma’ruf (Staf khusus milenial Presiden Jokowi).
Membuka diskusi, Yusfitriadi menilai pemerintah memperlihatkan kegagapan sejak awal penanganan covid-19. Kegagapan pemerintah berimplikasi pada berbagai regulasi dan kebijakan yang akhirnya menjadi tidak komprehensif.
“Pemerintah melaksanakan PSBB bahkan tanpa adanya evaluasi yang jelas. Yang paling ambigu adalah tentang pelaksanaan PSBB dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang harus terpenuhi. Masyarakat diminta untuk stay at home, tapi hak dasar hidupnya itu tidak ada yang menjamin”, terang Yus.
Bahkan menurut Yus, bantuan sosial malah menjadi sebuah kegaduhan ditengah masyarakat karena tidak akuratnya data yang dimiliki pemerintah. Selain itu, Yus menyampaikan bahwa adanya ketimpangan antara kebijakan di tingkat pusat dan daerah, serta hak dasar warga yang tidak terpenuhi, sehingga kondisi tersebut berpotensi menciptakan resesi ekonomi.
Sejalan dengan Yus, dari sudut pandang yang lain, Daniel Zuchron menyatakan bahwa demokrasi Indonesia sedang mengalami sebuah komplikasi. Komplikasi yang Daniel maksud adalah tentang pengelolaan demokrasi dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai ke tingkat pemerintah desa, untuk bersama-sama membuahkan sebuah keputusan-keputusan yang cepat dan efektif terkait penanganan wabah covid-19 saat ini.
“Ada tiga cluster demokrasi yang kita kenal, yang pertama pemerintah pusat, kedua pemerintah daerah dan yang ketiga adalah pemerintah desa. Bagaimana kemudian demokrasi ini bisa dikelola dan berujung pada keputusan-keputusan yang sangat efektif”, tutur Daniel.
Diskusi berjalan lebih menarik ketika Sandiaga Uno yang belum lama mengikuti kontestasi pilpres 2019, memaparkan secara detail informasi yang dia dapat langsung dilapangan sebagai relawan covid-19 tentang kondisi Indonesia di tengah wabah sampai saat ini.
Sandi memaparkan presentasi yang dia beri nama “priority battlefield” sebagai sebuah ide dalam menghadapi wabah yang dia juga sebut sebagai perang. Sandi menilai bahwa pandemik covid-19 menjadi sebuah krisis sosial terberat yang berimplikasi langsung pada kekuatan ekonomi negara dan masyarakat, khususnya ekonomi keluarga dan UMKM.
“Untuk kita mengalahkan virus corona ini, harus ada satu keyakinan bahwa selain dengan pembatasan sosial berskala besar, di rumah saja, maupun kegiatan-kegiatan kita yang preventif, tapi kita harus melakukan testing yang saya sebut sebagai 3p yaitu Testing, Tracing, dan Treating”.
Sandi menambahkan bahwa di dunia, Indonesia adalah negara dengan tindakan testing yang cukup minim. Menurutnya, dalam rangka menghambat dan meminimalisir sebaran covid-19, pemerintah harus terus dibantu oleh relawan dan kesadaran masyarakat untuk sama-sama melawan corona.
Misalnya, minimal di daerah Jabodetabek, testing covid-19 seharusnya dilakukan paling sedikit adalah pengecekan 50 ribu orang dalam sehari.
Dalam sektor ekonomi, Sandi secara detail memperlihatkan bahwa 99% pelaku ekonomi Indonesia dalah UMKM dan 97% lapangan kerja adalah juga dari UMKM. Indikator ekonomi Indonesia menunjukkan harga dan ketersediaan bahan pokok yang berpotensi meningkat tinggi, namun indeks pertumbuhan penjualan terjun bebas, begitupun dengan indeks keyakinan konsumen.
Lebih jauh, Sandi juga menyampaikan adanya ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sudah semakin jelas. Ada sekitar 15 juta orang berpotensi atau terancam kena PHK. 3,5 juta karyawan di sektor formal dan sisanya di sektor informal. Kelompok keluarga yang terancam kembali ke jurang kemiskinan adalah sebanyak 37 juta orang.
Diskusi ini ditutup oleh paparan Aminuddin Ma’ruf selaku staf khusus milenial Presiden Jokowi yang mengajak agar seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama berjuang melawan wabah covid-19 dengan berbagai regulasi pemerintah yang harus diikuti dibarengi dengan kekuatan gerakan relawan dan masyarakat terdampak yang menjadi sebuah kerjasama yang utuh agar wabah covid-19 semakin cepat berakhir.