DepokNews — Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna meyakini dalam Pilgub Jabar 2018 mendatang, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Depok bisa bersikap netral dan tidak menimbulkan kegaduhan politik. Pasalnya, keterbukaan informasi semakin hari semakin transparan, sehingga tindak tanduk ASN sangat disorot masyarakat.
“Pemilihan ini sebetulnya bukan hal yang baru bagi ASN, mereka sangat paham betul akan posisinya dalam perhelatan ini. Alhamdulillah, sebelum saya menjabat, tidak ada masalah terkait hal itu,” kata Pradi Supriatna, kepada depok.go.id, Kamis (02/11/2017).
Namun demikian, kata Pradi, Pemkot Depok akan melakukan tindakan antisipatif melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok. Ia meminta agar BKPSDM melakukan pengawasan terhadap ASN hingga tingkat kelurahan. Hal itu, dilakukan agar para ASN tidak terlibat politik secara praktis.
“Sebagai ASN kita harus netral, tapi sebagai perangkat daerah, kita harus duduk bersama meminimalisir terjadinya persoalan-persoalan Pilgub,” lanjutnya.
Pradi berpendapat, tujuan adanya Panwaslu diyakininya agar proses pemilihan berjalan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas. Guna mewujudkan hal tersebut, imbuhnya, wajib ditegakkannya integritas, kredibilitas, tranparansi, dan akuntabilitas pada penyelengara Pilgub Jabar tahun 2018.
“Kalau saya lihat, orang-orang di Panwaslu ini mereka bekerja totalitas dan profesional. Ibarat kata, wasitnya pertandingan Pilgub itu ada di Panwaslu. Saya berharap Pilgub Jabar di Kota Depok bisa berjalan aman dan nyaman,” tutupnya.
