DepokNews–Wali Kota Depok, Muhammad Idris mengemukakan terkait data Jaring Pengaman Sosial (JPS) penerima JPS adalah warga yang masuk dalam DTKS dan Non DTKS. Menurunya yang termasuk dalam data Non DTKS adalah penduduk rentan yang berdomisili di Kota Depok, baik yang ber-KTP Depok maupun yang ber-KTP luar Kota Depok yang terdampak COVID-19.
” Kemudian keluarga miskin/rentan miskin, pekerja sektor informal/harian, individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial .Data ini divalidasi oleh Dinas Sosial Kota Depok. Dari data yang sudah divalidasi, 30.000 KK dibantu oleh Pemerintah Kota Depok dan sisanya diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya. Selasa (21/4/2020).
Berkenaan dengan pelaksanaan PSBB, berdasarkan hasil pemantauan lalu lintas dari tanggal 15 April sampai dengan 19 April 2020 terjadi penurunan volume kendaraan sebesar 11,43%, akan tetapi pada tanggal 20 April 2020 terjadi peningkatan kembali volume kendaraan (mobil dan motor) yang terindikasi dari perpindahan penggunaan moda transportasi kereta ke moda
transportasi mobil dan motor.
“Disamping itu masih banyaknya kantor-kantor dan perusahaan di Jakarta masih beraktivitas. Selanjutnya pada masa PSBB ini, rata-rata pelanggaran pengguna jalan dengan tidak menggunakan masker dan sarung tangan,”tuturnya.
