DepokNews–Depok Walikota Depok Mohammad Idris mengajak ‘stake holder, masyarakat senua lapisan komponen untuk menangani penyimpangan LGBT yang disinyalir terjadi di Kota Depok.
“Kami mengajak seluruh stake holder bersama masyarakat serta semua komponen pemerintahan dari pusat sampai daerah, legislatif dan eksekutif serta yudikatif berkolaborasi menuntaskan persoalan penyimpangn LGBT”katanya pada wartawan Kamis (18/1).
Dia mengatakan karena jika tidak ditangani maka masyarakat bisa saja bergerak bersatu mensikapi secara tegas dan dikhawatirkan menimbulkan anarkis.
Namun kata dia saat ini aturan perundangan kita belum mengatur tentang sikap terhadap LGBT.
Idris mengatakan LGBT adalah persoalan penyimpangan sosial.
Bahkan menurut agama-agama samawi tidak diakui dan diperkenankan alias diharamkan. Khususnya Islam secara tegas melarang perbuatan tercela ini apapun alasannya.
Selain itu ketahanan keluarga juga menjadi hal penting.
Upaya mewujudkan ketahanan keluarga bukan hanya tanggungjawab istri, suami atau anak.
Melainkan tanggungjawab semuanya harus terlibat dan bertanggungjawab.
Dikatakan, keberadaan Lembaha Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) bisa membantu mewujudkan keluarga yang sejahtera di Depok.
“Kami rasa keluarga harus bebas dari berbagai permasalahan agar ketahanan dapat terjaga”katanya.
