Depoknews–Kota Depok tengah menghadapi tantangan serius dalam bidang ketenagakerjaan. Jumlah pencari kerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Anggota DPRD Kota Depok Komisi B, Mohamad Nur Hidayat, menyoroti ketimpangan ini sebagai isu strategis yang harus dibahas secara serius dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok yang akan datang.
Menurutnya, ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Depok masih belum sepenuhnya menyentuh aspek fundamental yang dibutuhkan masyarakat, terutama generasi muda.
“Kondisi ini harus dibaca secara cermat oleh pemerintah daerah. Dengan semakin banyaknya pencari kerja, sementara lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas, maka ini bisa menjadi bom waktu sosial. Isu ketenagakerjaan harus jadi perhatian utama dalam RPJMD ke depan,” tegas Hidayat.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Depok menghadapi tekanan ganda: di satu sisi pertumbuhan penduduk usia produktif meningkat, namun di sisi lain peluang kerja belum sebanding dengan jumlah tenaga kerja baru yang masuk pasar. Di saat bersamaan, sektor-sektor informal seperti UMKM pun masih terpukul akibat lesunya daya beli masyarakat dan minimnya insentif.
> “Pasar-pasar tradisional lesu, pedagang UMKM mengeluh omzet turun, sementara lulusan SMA dan perguruan tinggi terus bertambah setiap tahun. Tanpa intervensi serius dari pemerintah, ketimpangan ini bisa melebar dan memperburuk ketimpangan ekonomi,” tambahnya.
Hidayat juga menyoroti tren pemutusan hubungan kerja (PHK) nasional yang meningkat tajam meskipun tidak melonjak drastis di Depok, tetap perlu menjadi perhatian.
Dorong Solusi Konkret dan Jangka Panjang
Untuk menjawab tantangan tersebut, Hidayat mendorong agar Pemkot Depok menyusun strategi jangka menengah yang konkret dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja baru. Menurutnya, beberapa langkah penting yang bisa dilakukan antara lain:
Mengembangkan program pelatihan keterampilan kerja yang sesuai kebutuhan industri;
Mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan (link & match);
Memberdayakan UMKM secara nyata, bukan hanya seremoni;
Mendorong pembukaan pusat ekonomi baru berbasis potensi lokal di wilayah pinggiran Depok.
“Kami di DPRD siap mendorong anggaran dan kebijakan untuk membuka ruang kerja baru, tapi eksekusinya harus hadir dari Pemkot. Jangan sampai anak muda kita justru harus ke luar kota atau jadi pengangguran terselubung di kampung sendiri,” tutupnya.
