DepokNews – Badan Anggaran DPRD Kota Depok akan rapat dengan OPD pada tanggal 13-15 Juli 2026. Agendanya: Laporan Semester 1 APBD dan Prognosis 2026.
Moh. Hafid Nasir atau Bang Hafid, sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kota Depok, menyampaikan catatan kritis sebagai berikut :
1. Risiko Kontraksi Fiskal Sisa waktu 6 bulan. Kalau tidak segera dibelanjakan, ekonomi lokal Depok kehilangan _multiplier effect_.
2. Surplus 490,5 Miliar Artinya Dana Menganggur, bukan sehat. 70,40% pagu belanja masih tertahan. Artinya program di lapangan banyak yang tidak jalan.
3. Tuntutan ke Pemkot agar tidak melakukan komitmen belanja baru di luar prioritas RKPD 2026 . Evaluasi SKPD dengan serapan kurang dari 20% dan Inspektorat awasi ketat arus kas.
4. Data DTSEN masih Bermasalah. Groundchecking lambat. Akibatnya, Bansos, UHC, dan Beasiswa tidak sampai ke warga yang berhak.
5. Tuntut Akuntabilitas. Walikota wajib lapor ke DPRD secara institusional. Ini bentuk transparansi ke publik.
“Uang ada, tapi tidak sampai ke rakyat. Itu yang harus kita selamatkan bersama,” tandas Bang Hafid, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok.
