DepokNews–Tepat 19 November ini, 55 tahun yang lalu (1969-2024) ada peristiwa penting. Disahkannya Resolusi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Nomor 2504, di Kantor Pusat PBB New York (Amerika Serikat).
Ada 126 negara hadir dan setuju resolusi itu. Ini menandai berakhirnya secara total Belanda meninggalkan Indonesia. Setelah Proklamasi (17/08/1945), masih selama 29 tahun Belanda bercokol disalah satu wilayah Indonesia, yaitu di Irian Barat (Papua).
Sebelumnya, walau Indonesia sudah Merdeka (1945), Belanda masih mengulur waktu. Tetap ingin bercokol. Ada saja ulahnya untuk menggagalkan Kemerdekaan Indonesia. Misalnya, membentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS, 1949), agresi militer di Yogyakarta (1948), peristiwa Westerling (1946), Bandung Lautan Api (1946), dan lainnya. Termasuk tetap ingin menjajah di Papua.
Tetapi warga Dunia melalui PBB mendukung Resolusi 2504 tersebut. Sehingga terpaksa atau tidak, Belanda harus keluar dari Papua Barat. Belanda rupanya mulai paham. Taktik adu domba (devide et impera) antar suku bangsa Indonesia tidak mempan lagi.
Apa upaya yang dilakukan Negara untuk melindungi dan menjaga kedaulatan Bangsanya? Khususnya di Papua Barat, yang baru ditinggalkan Belanda?
Tentu mendekatkan hubungan antar warga bangsa. Secara fisik. Dengan dekatnya sesama suku bangsa itu, tersemai benih solidaritas sosial. Sehingga semua warga negara merasa dekat, dan tumbuh rasa tanggung-jawab menjaga kedaulatan negaranya.
Diantara cara mendekatkan hubungan itu dengan Gerakan Nasional Transmigrasi. Karena terbukti. Gerakan Transmigrasi turut serta membangkitkan semangat membangun daerah dan merekatkan hubungan antar anak Bangsa.
Hal itu sesuai dengan arahan Bung Karno, saat Musyawarah Kerja Nasional Transmigrasi di Jakarta (28/12/1964). Bahwa Transmigrasi adalah Mati-Hidup Bangsa Indonesia. Program itu kemudian dilanjutkan Presiden Soeharto (periode 1967-1998).
Di Papua sebenarnya perpindahan penduduk bukan setelah Indonesia Merdeka saja. Jauh sebelum itu, 1905 sudah ada hadirnya warga non Papua di Merauke. Sehingga tampak menonjol perkembangan Papua Selatan. Termasuk adanya KTM/KPB Salor, calon Ibukota Provinsi Papua Selatan.
Jika kemudian ada dampak buruk pelaksanaan program pemerintah, diantaranya Transmigrasi, perlu kita benahi. Agar kesenjangan dapat diatasi. Agar kesetaraan, kesejahteraan, dan sinergitas antar anak Bangsa makin kuat terwujud di Bumi Papua.
KoDe, 19 November 2024
Hasprabu Patri
