Gelar Konferensi Pers, PKS Kota Depok Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi & Desak  Presiden  Membatalkannya

DepokNews–Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan mendesak Presiden untuk membatalkan kebijakan tersebut.

Penokan tersebut dilakukan secara resmi oleh anggota Fraksi PKS DPR RI pada sidang Paripurna DPR RI dan diikuti oleh anggota Fraksi PKS DPRD Propinsi dan anggota Fraksi PKS DPRD Kota/Kabupaten seluruh Indonesia serta struktur PKS dari tingkat ranting hingga DPP.

Untuk menegaskan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kebijakan tersebut DPD PKS Kota Depok menggelar konferssi pers di Hotel Bumi Wiyata Depok, Minggu (10/9/2022)

Berikut siaran pers selengkapnya pada kegiatan tersebut :

Merdeka!

Masih terngiang di telinga kita pekik kebanggaan tersebut menyambut 77 tahun Indonesia

merdeka yang bertemakan ‘pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat’, dengan harapan pemerintah

berada bersama rakyat untuk memulihkan kondisi masa paska pandemi yang cukup panjang.

Namun harapan tersebut sirna setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM

(Pertalite, Solar dan Pertamax) pada sabtu (3/9/2022).

DPD PKS dan Fraksi PKS DPRD Depok turut merasakan kegelisahan warga akan potensi kenaikan

harga kebutuhan pokok yang dipicu kenaikan ongkos produksi dan sektor transportasi. Yang

terdampak bukan hanya warga miskin yang mendapatkan bantuan pemerintah, tetapi juga

kalangan rawan miskin yang tidak mendapatkan bantuan, namun ikut memikul beban kenaikan

biaya transportasi dan meningkatnya harga kebutuhan pokok. Ancaman bertumbuhnya warga

miskin baru dengan daya beli yang rendah, balita yang mengalami stunting, mengiringi kebijakan

yang sangat tidak pro rakyat kecil ini.

Pandangan fraksi PKS DPR RI bahwa sesungguhnya kebijakan ini hanya untuk mengambil uang

rakyat untuk membayar hutang kompensasi pemerintah ke Pertaminan dan PLN terkonfirmasi

dengan hampir tidak bertambahnya jumlah penerima bantuan dari pemerintah. Data yang

diumumkan dinas sosial kota Depok, 99% penerima Bantuan Langsung tunai (BLT) BBM adalah

penerima yang telah mendapatkan bantuan sebelumnya, seperti Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT), atau Program Keluarga Harapan (PKH). Padahal masih ada 200 ribuan Kepala Keluarga di

Depok yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum mendapatkan

bantuan. Selain nyaris tidak bertambahnya jumlah penerima BLT, dalam hal jumlah bantuan yang

dialokasikan dalam bentuk BLT sangat kecil dibanding nilai subsidi yang dicabut dengan kebijakan

kenaikan BBM tersebut.

Selain membebani rakyat di seluruh Indonesia, kebijakan ini secara langsung juga menambah

beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan terbitnya Surat Edaran

Mendagri dan Peraturan Menteri Keuangan yang mewajibkan pemerintah daerah

mengalokasikan anggaran untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM. Melalui Surat Edaran

Mendagri Nomor 500/4825/SJ Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka

Pengendalian Inflasi di Daerah, pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk pengendalian

harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama penyediaan 9 (sembilan)

bahan pokok. Selain itu, terbit juga Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

134/pmk.07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun

Anggaran 2022 yang mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan Belanja wajib sebesar 2%

(dua persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk pemberian bantuan social (ojek, UMKM,

nelayan), penciptaan lapangan kerja; dan/atau pemberian subsidi sektor transportasi angkutan

umum di daerah.

PKS Kota Depok juga mendukung sikap Presiden PKS, yang mengkritik kebijakan pemerintah yang

tidak bisa memastikan harga BBM terjangkau dengan pencabutan subsidi, namun di sisi yang lain

tetap memaksakan diri membangun proyek Ibukota Negara yang baru di Kalimantan, serta

mengalokasikan penambahan subsidi atas pembengkakan anggaran proyek kereta cepat

Bandung-Jakarta. Nampaknya di usia 77 tahun kemerdekaan Indonesia, masyarakat tidak pulih

lebih cepat dan tidak kuat bangkit.

Akhirnya PKS kota Depok bersama rakyat mengambil sikap, Menolak kenaikan BBM Subsidi, dan

mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan tersebut.

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Depok, 10 September 2022

DPD PKS Kota Depok

Imam Budi Hartono

Ketua

Fraksi PKS DPRD Kota Depok

Moh Hafid Nasir

Ketua