DepokNews – Rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Depok tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selama 20 tahun ke depan, periode tahun 2025 – 2045, sudah disetujui antara Pemerintah dan Anggota DPRD Kota Depok pada bulan Juni 2024 yang lalu. Kota Depok dirancang menjadi kota peradaban yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, dan ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan provinsi, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
RPJPD Kota Depok tahun 2025-2045 ini disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif inklusif, politis, bottom up dan top-down, tematik, holistik, integratif, serta spasial dengan pelibatan seluruh stakeholder pembangunan.
Laporan dari salah satu lembaga survey terkait dengan kinerja Walikota Mohammad Idris dan Wakil Walikota Imam Budi Hartono terhadap Pembangunan di Kota Depok, ditemukan 78,8 persen menyatakan sangat puas/cukup puas. Kemudian 16,1 persen menyatakan kurang puas/tidak puas sama sekali.
Mohammad Hafid Nasir, yang akrab disapa Bang Hafid, di sela-sela kesibukannya berkhidmat di masyarakat, menyampaikan hasil survey tersebut selaras dengan berbagai program Pemerintah Kota Depok yang sangat dirasakan kebermanfaatannya oleh warga Depok, diantaranya Program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dengan tujuh manfaatnya di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bantuan pangan, perbaikan rumah tidak layak huni, santunan kematian dan bantuan sosial lainnya. Lalu berobat di rumah sakit dan puskesmas cukup dengan E-KTP dan Pemerintah di tahun 2024 sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp118 miliar (295 ribu jiwa) untuk pembiayaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD atau BPJS Gratis bagi warga Depok. Kemudian program 5.000 Wira Usaha Baru & 1.000 Perempuan Pengusaha.
“Jadi wajar kalau warga Kota Depok merasa puas dengan program dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok,” jelas Hafid.
Menurut data BPS RI, Depok tercatat menjadi kota yang paling minim warga miskin di Pulau Jawa. Kota Depok jadi salah satu daerah yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) RI pada bulan Maret 2024, persentase penduduk miskin di Depok ada di angka 2,34%, terendah di Pulau Jawa dan terendah ke-4 secara nasional. Jika ditelusuri lebih jauh, perkembangan ini juga tercermin pada progres dari sejumlah indikator lain, seperti tingkat pengangguran yang menurun, hingga membaiknya remunerasi buruh.
“Jadi sebenarnya Kota Depok dengan kinerja dan capaiannya, kemudian diselaraskan dengan Visi Kota Depok Emas 2045 yang mencakup tiga pilar utama, yaitu maju, sejahtera, dan berkelanjutan, tinggal dilanjutkan dengan program dan kegiatan yang sudah ada serta ditingkatkan menyesuaikan dengan misi yang ada pada RPJPD 2025-2045,” tutur anggota Komisi A DPRD Kota Depok ini.
“Pembangunan Kota Depok sudah On the Track mewujudkan Depok Emas 2045,” tambah Hafid.
“RPJPD 20 tahun ke depan merancang agar Kota Depok menjadi kota peradaban maju, sejahtera dan berkelanjutan, artinya Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bukan pada substansi perubahan ya, tapi melanjutkan,” lanjut Hafid.
“17 arah pembangunan Depok Emas 2045 di mana pada tahap pertama tahun 2025 – 2030, yaitu penguatan pondasi transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Beberapa poin penting sudah terwujud di era kepemimpinan Pak Kyai Idris dan Pak Imam Budi Hartono, di antaranya percepatan penuntasan kasus stunting.
Pemkot Depok mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat pada bulan September yang lalu, berarti mendapatkan penghargaan selama dua tahun berturut-turut dalam penurunan stunting dan termasuk menjadi salah satu kota terendah di Indonesia,” jelas Hafid.
“Alhamdulillah, kerjasama kelembagaan dan seluruh stakeholder terkait, keberadaan Dinas Kesehatan Kota Depok, seluruh kader Posyandu, kader PKK, dan RT/RW/LPM telah membantu menurunkan stunting di Kota Depok,” tutup Hafid.
Perlu diketahui angka stunting di Kota Depok 14,3 berhasil menekan angka stunting yang ada karena di Provinsi Jabar mencapai 21,7 dan Nasional di angka 21,5.
