DepokNews – DPRD Kota Depok menggelar kegiatan reses masa sidang kedua tahun sidang 2026 mulai tanggal 5 hingga 8 Mei 2026. Sebanyak 49 anggota dewan turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi warga.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Moh. Hafid Nasir yang akrab disapa Bang Hafid, menggelar reses di empat titik, yakni di RW 12 dan RW 13 Kelurahan Depok, serta di RW 07 dan RW 11 Kelurahan Depok Jaya.
“Reses ini difasilitasi DPRD agar warga bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung ke wakil rakyatnya. Semua aspirasi dan keluhan warga akan saya perjuangkan sampai ke pembahasan APBD,” ujar Bang Hafid, Jumat (8/5/2026).
Dari hasil serap aspirasi, sejumlah persoalan klasik masih mendominasi. *Pertama*, warga penerima manfaat semasa sistem data elektronik berbasis DTKS, sekarang kartu KIS/BPJS PBI APBD masih banyak yang dinonaktifkan semenjak beralih ke sistem elektronik Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
*Kedua*, persoalan desil DTSEN yang dinilai tidak tepat sasaran. “Secara faktual di lapangan warga yang miskin malah Desilnya 6,” keluh seorang warga RW 12.
*Ketiga*, daya tampung SMP dan SMA Negeri yang terbatas. Minimnya ruang kelas membuat banyak lulusan SD dan SMP di Depok tidak tertampung di sekolah negeri. Warga mendorong kerjasama pemerintah dengan sekolah swasta diperkuat agar tidak ada anak yang putus sekolah.
*Keempat*, masalah sampah dan banjir masih dirasakan warga, drainase mampet dan tumpukan sampah masih terlihat di banyak TPS.
*Rekomendasi Bang Hafid: Pakai SILPA untuk UHC & Atasi Banjir*
Menanggapi keluhan warga, Bang Hafid mengeluarkan empat rekomendasi untuk disampaikan nanti pada Pandangan Umum Fraksi saat digelar Rapat Paripurna :
*1. Soal Kesehatan*
Bang Hafid mendesak Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial mengaudit total data BPJS PBI APBD yang dinonaktifkan. “Aktifkan kembali untuk warga yang secara faktual miskin atau rentan sebagai penerima manfaat DTSEN desil 1-5. Dananya bisa pakai SILPA APBD 2025,” tegas Hafid.
Ia menargetkan Depok kembali meraih predikat UHC dengan keaktifan peserta di atas 80% pada APBD Perubahan 2026. Makanya Kelurahan dalam hal ini petugas SLRT/Puskesos harus proaktif bersama RT untuk melakukan groundcheking agar tidak ada warga yang tidak dilakukan verifikasi dan validasi ulang.
Pastikan untuk percepatan pelayanan atau aduan, personil front office yang bertugas menerima keluhan warga dan personil back office yang bertugas melakukan analisis atau verifikasi dan validasi, harus ada dan terampil agar keluhan warga bisa cepat diinput dan diusulkan ke Kementerian Sosial,” jelas Hafid.
*2. Soal Pendidikan*
Ketua Fraksi PKS itu meminta kebijakan RSSG harus jadi solusi terhadap ketimpangan antara jumlah kelulusan dan daya tampung di sekolah-sekolah negeri,” kata Bang Hafid.
Program KDS bidang pendidikan kan sudah tidak ada, makanya program RSSG harus bisa menjawab persoalan ketimpangan ini,” tambah Hafid.
Anggota Komisi A ini juga mendesak audit 47 sekolah swasta mitra RSSG. “Boleh kerja sama, dan pastikan 8 standard nasional pendidikan terpenuhi, kualitas guru dan sarpras harus diaudit,” tambah Bang Hafid.
*3. Soal Banjir dan Sampah*
“Warga dulu ingin jalannya bagus, setelah jalan bagus ternyata banjir, karena selama ini perbaikan drainase harus lebih awal diusulkan. Untuk persoalan banjir lintas kelurahan bahkan kecamatan, memang ini harus diusulkan ke dinas PUPR, agar bisa dicarikan solusinya dari hulu ke hilir nya, serta pemilihan sampah di rumah masing-masing menjadi hal yang harus dilakukan,” tambah Hafid.
“Percepatan persoalan penumpukan sampah di TPA dengan program PLTSa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah harus jelas timelinenya dan kepastian untuk bisa membuang sampah ke Hanggar Pengolahan Sampah di Kota Bogor. Selama ini Depok hanya dijanjikan bisa buang sampah ke TPPAS Nambo sejak 2019, faktanya sampai sekarang belum bisa direalisasikan,” tegas Hafid.
*4. Soal Anggaran*
Ia mendorong Bappeda dan TAPD merelokasi SILPA 2025 minimal Rp150 miliar untuk program UHC dan infrastruktur banjir. “Pemerintah harus hadir dengan anggarannya untuk urusan wajib pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur,” tandas Bang Hafid.
Bang Hafid memastikan seluruh rekomendasi reses akan disampaikan dalam bentuk pandangan umum Fraksi di Rapat Paripurna dan pada saat rapat kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan OPD terkait melalui perwakilan Fraksi PKS di masing-masing AKD dan dikawal di pembahasan APBD Perubahan 2026. “APBD Rp4,2 triliun harus dirasakan rakyat,” tutup Hafid.
