DepokNews – Dalam rangkaian pembahasan lanjutan Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengelolaan Persampahan, Wakil Ketua Pansus Ade Firmansyah menyampaikan sejumlah catatan strategis atas substansi dan kelembagaan dalam draf Raperda yang diajukan Pemkot Depok. Catatan tersebut menjadi sorotan dalam rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang berlangsung pada pekan kedua April 2025.
Ade Firmansyah, yang juga anggota Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Cilodong–Tapos, menyoroti pentingnya transformasi kelembagaan agar pengelolaan persampahan tidak sekadar normatif, tetapi berorientasi pada hasil dan keberlanjutan.
“Kalau kita ingin Raperda ini menjawab tantangan zaman, maka kelembagaan pengelola sampah harus bertransformasi—tidak cukup hanya unit struktural dalam OPD yang ada. Kita perlu dorong hadirnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau bentuk kelembagaan fungsional lainnya yang adaptif dan mandiri secara operasional,” tegas Ade.
Ia juga menyoroti beberapa substansi yang masih lemah dalam draf Raperda, seperti belum adanya pengaturan rinci mengenai pengurangan sampah dari sumbernya, peran pelaku usaha dalam ekonomi sirkular, hingga pengawasan terhadap kinerja Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan bank sampah.
Selain itu, Ade mengingatkan agar Perda ini nantinya tidak sekadar menjadi dokumen formal yang tidak berdampak, tetapi harus menjadi kerangka regulasi yang mendorong budaya bersih, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi multipihak—baik pemerintah, dunia usaha, maupun komunitas lokal.
“Depok ini kota besar dengan tantangan urban yang kompleks. Kalau tidak ada regulasi yang tegas dan inovatif, maka masalah sampah ini hanya akan terus menumpuk dan menjadi bom waktu,” tambahnya.
Fraksi PKS, melalui Ade Firmansyah, berkomitmen mengawal proses penyempurnaan Raperda ini agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, relevan dengan dinamika lapangan, serta memperkuat ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Depok.
