Depoknews–Anggota DPRD Kota Depok dari Komisi B, M. Nur Hidayat menyampaikan bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pangan dapat menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Depok dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.
Menurutnya, BUMD Pangan bisa berperan sebagai instrumen pengendali distribusi dan penyedia kebutuhan pokok masyarakat, terutama saat terjadi gejolak harga atau kelangkaan pasokan.
> “Dengan hadirnya BUMD Pangan, Pemkot Depok bisa lebih aktif dalam intervensi pasar, menstabilkan harga bahan pokok, dan memperkuat cadangan pangan lokal,” ujar Bang Dayat, sapaan akrabnya.
Ia juga menambahkan bahwa BUMD ini nantinya bisa bermitra dengan petani, koperasi, serta pelaku UMKM lokal untuk memperkuat ekosistem pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pembentukan BUMD di sektor pangan, Komisi B DPRD Kota Depok melakukan kunjungan kerja dan studi tiru ke PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta, Senin (16 Juni 2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi dan best practices dari salah satu BUMD pangan yang telah terbukti berhasil dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di DKI Jakarta.
> “Kami ingin melihat langsung bagaimana pengelolaan BUMD pangan yang efektif. Food Station Cipinang adalah contoh yang baik dalam hal distribusi pangan, pengendalian harga, hingga kemitraan dengan petani dan UMKM,” ujar Bang Dayat.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi B diterima langsung oleh jajaran direksi Food Station. Mereka memaparkan skema kerja Food Station dalam mengelola logistik pangan, penguatan cadangan beras, serta pengendalian harga
Bang Dayat berharap studi tiru ini dapat menjadi referensi penting bagi Kota Depok dalam merancang dan membentuk BUMD Pangan yang kuat dan profesional.
