DepokNews, Anggota DPRD Kota Depok, Hengky, menyuarakan kekecewaannya terhadap kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman (Rumkim) Kota Depok terkait tidak masuknya usulan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Dalam keterangannya, Hengky menyoroti kondisi memprihatinkan sejumlah rumah warga di wilayah Bakti Jaya dan Mekar Jaya yang nyaris roboh. Ia menegaskan bahwa kebutuhan dasar seperti tempat tinggal layak seharusnya menjadi prioritas pemerintah kota.
“Saya mohon perhatian dari Pak Wali Kota dan Pak Wakil, untuk mengontrol ini. Ada banyak pengaduan warga yang sudah saya ajukan dan bahkan telah tercatat oleh dinas, namun tidak dianggarkan dalam APBD 2026 dengan alasan klasik: keterbatasan anggaran,” ujarnya, Kamis (24/7/2025).
Hengky juga menekankan bahwa pelayanan publik seharusnya tidak tebang pilih dan tidak boleh didasarkan pada latar belakang partai maupun suku.
“Jangan sampai ada kesan pilih kasih. Pak Wali dan Pak Wakil harus hadir untuk menyejahterakan seluruh warga, tanpa pengecualian,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa rumah warga kini berada dalam kondisi tidak layak, dengan atap bocor, dinding berlubang, dan struktur bangunan yang membahayakan. Bahkan ada warga yang terpaksa berkumpul di satu ruangan sempit karena bagian lain rumahnya sudah tidak bisa ditempati.
“Saya sangat kecewa terhadap Dinas Rumkim. Saya minta Pak Wali dan Pak Chandra menegur dinas ini. Jangan abaikan pengaduan warga yang kedinginan dan hidup dalam ketidaknyamanan,” kata Hengky.
Ia berharap agar pemerintah kota benar-benar hadir dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan, serta memastikan program bantuan perumahan dapat tepat sasaran dan menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan.
