Depoknews – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, memberikan apresiasi tinggi terhadap program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang digagas dan dilaksanakan oleh Wali Kota Depok, Supian Suri.
Menurut Ade, program tersebut merupakan terobosan penting untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi siswa-siswi yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Ini sebuah langkah berani dan adil agar semua anak mendapatkan kesempatan belajar yang sama, meskipun tidak di sekolah negeri,” ujar Ade Supriyatna saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Komisi Soskom di halaman Sekretariat PWI Depok, Selasa malam (4/11/2025).
Ade menjelaskan, dari sekitar 33 ribu lulusan SD di Kota Depok, baru sekitar 11 ribu yang tertampung di sekolah negeri. Sisanya harus melanjutkan ke sekolah swasta, yang sebagian besar masih membebankan biaya pendidikan kepada orang tua siswa.
“Padahal esensi dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang wajib belajar sembilan tahun adalah bahwa pendidikan dasar harus dijamin oleh pemerintah — baik pusat, provinsi, maupun daerah. Untuk SD dan SMP, itu menjadi kewajiban pemerintah kota,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ade berharap ke depan penyelenggaraan Program RSSG dapat berjalan semakin baik tanpa mengganggu pertumbuhan sekolah negeri.
“Kita perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak swasta agar sekolah negeri dan swasta tumbuh bersama secara selaras,” tambahnya.
Ia juga menilai bahwa Program RSSG Kota Depok layak menjadi contoh bagi daerah lain, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Jangan sampai ada SMA negeri yang siswanya penuh, sementara sekolah swasta di sekitarnya justru kekurangan murid. Ini tidak ideal. Silakan kabupaten atau kota lain belajar dari Depok yang terus menyempurnakan program RSSG ini,” ujar Ade.
Selain membahas pendidikan, Ketua DPRD Depok itu juga menyinggung peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan. Ia menyebut Kota Depok kini telah masuk dalam kategori pelayanan terbaik melalui program Universal Health Coverage (UHC).
“Program UHC ini menjadi jaring pengaman bagi warga yang tidak memiliki BPJS aktif, misalnya karena kehilangan pekerjaan atau usahanya bangkrut. Jadi ketika ada kondisi darurat, masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelasnya.
