“Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, fokus pembangunan diarahkan kepada industri pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan ketrampilan serta reformasi kesehatan dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun 2022,” kata aleg PKS Depok Hafid Nasir di Depok, Kamis (28/10/2021).

Dalam rangka mewujudkan janji kampanye walikota dan wakil walikota terpilih, program Kartu Depok Sejahtera (KDS) telah di launching pada hari Rabu, 15 September 2021 yang lalu dengan memberikan tujuh layanan manfaat kepada warga kota Depok dimana mereka calon penerima manfaat sudah terdaftar namanya di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), oleh karenanya database yang berisikan daftar nama warga tidak mampu harus terus di verifikasi dan validasi secara berkala.

Hafid menyampaikan di awal bulan Oktober 2021 pada saat rapat badan anggaran dengan perangkat daerah dinas sosial terkait dengan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 agar penggunaan aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Nex Generation) harus dioptimalkan sesuai arahan rencana kerja pemerintah tahun 2022 dari kementrian dalam negri, dimana transformasi digital dan pembangunan rendah karbon menjadi referensi terkait verifikasi dan validasi DTKS dimana sudah harus menggunakan smartphone, tidak lagi menggunakan lembar-lembar isian (paperless).

Aplikasi SIKS-NG merupakan sistem pengelolaan data yang dikembangkan oleh Pusdatin Kementerian Sosial. Tahun 2019 mulai diperkenalkan SIKS-NG dengan format android atau biasa disingkat SIKS-droid. Sistem ini lebih memudahkan petugas pendata untuk melakukan verifikasi dan validasi data ketika melakukan kunjungan rumah tangga menggunakan smartphone atau tablet tanpa harus mencetak prelist menggunakan kertas. Selain itu, di dalam SIKS-droid terdapat fitur untuk mendokumentasikan foto kondisi rumah seperti atap, lantai, dinding, identitas kepala rumah tangga serta koordinat rumah tangga yang dikunjungi.

Hafid menambahkan bahwa forum RW harus dihidupkan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan proses verifikasi dan validasi DTKS, pesertanya adalah Perwakilan dari Dinas Sosial, Lurah, LPM, Karang Taruna, PKK, Ketua RW, Ketua RT dan Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat. Di forum tersebutlah Data Warga Tidak Mampu tingkat kelurahan dilakukan pengecekan data secara bersama-sama yang kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual ke lapangan. Dengan cara seperti ini akan lebih mudah dalam melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena pendataan dilakukan dengan menggunakan smartphone.