DepokNews – Aleg PKS Kota Depok, Bambang Sutopo turut memberikan komentar terkait pernyataan salah satu pengusaha hotel yang mengatakan efisiensi picu badai PHK (pemutusan hubungan kerja).
HBS (sapaan akrab Bambang Sutopo) membenarkan ikhwal tersebut. HBS berpendapat bahwa gelombang PHK mungkin saja menerpa Kota Depok menyusul adanya 15 ribu karyawan di Kabupaten Bogor di-PHK dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan tahun ini.
Menanggapi Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda Depok pada awal 2025 ini mencerminkan tekanan ekonomi yang signifikan di berbagai sektor, terutama perhotelan dan ritel.
*Situasi Terkini di Depok*
1. Sektor Perhotelan
Hotel Bumi Wiyata (BW) di Depok menjadi sorotan setelah melakukan PHK terhadap 114 karyawan dengan jeda hanya dua hari antara pemberitahuan dan pelaksanaan PHK. Serikat pekerja menilai tindakan ini sebagai bentuk union busting dan telah melaporkan kasus ini ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok
2. Sektor Ritel
Supermarket Tip Top di Depok diduga melakukan PHK sepihak terhadap dua karyawan dengan alasan penggelapan dana CSR. Proses PHK ini tidak melalui tahapan bipartit yang semestinya, dan karyawan yang terdampak tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) serta kehilangan akses BPJS Kesehatan. Kasus ini juga telah dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan untuk mediasi yang direncanakan pada Juni 2025 .
3. Aksi Mogok Kerja
Sekitar 80 karyawan hotel di Depok melakukan mogok kerja karena belum menerima gaji bulan Maret dan April, serta ketidakjelasan pembayaran THR 2025. Mereka juga memprotes PHK sepihak terhadap seorang karyawan lama .
*Faktor Penyebab*
Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap gelombang PHK ini, antara lain:
1.Transformasi Digital
Perubahan teknologi yang cepat menyebabkan pergeseran kebutuhan tenaga kerja, mempengaruhi sektor formal dan informal .
2.Efisiensi Anggaran
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak pada sektor perhotelan, mengurangi permintaan layanan dan menyebabkan kerugian bagi hotel-hotel di Depok
3.Kebijakan Global
Proteksionisme global dan melemahnya ekspor turut mempengaruhi stabilitas ekonomi lokal, berdampak pada sektor perdagangan dan manufaktur .
*Tanggapan dan Solusi HBS*
Pemerintah didesak untuk mengambil langkah proaktif dalam menghadapi situasi ini. Beberapa langkah yang diusulkan meliputi:
1.Pembentukan Satgas PHK
Pemerintah pusat tengah menyiapkan Instruksi Presiden untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK yang melibatkan berbagai pihak guna mencegah meluasnya gelombang PHK .
2.Perlindungan Hak Pekerja
Penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan PHK sepihak tanpa melalui prosedur yang benar, serta memastikan hak-hak pekerja seperti gaji, THR, dan BPJS tetap terpenuhi selama proses penyelesaian perselisihan.
3.Dukungan bagi Pekerja Terdampak
Pemberian pelatihan ulang dan bantuan sosial bagi pekerja yang terkena PHK untuk membantu mereka beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang baru.
Situasi di Depok mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terdampak.
Oleh karena itu, Bambang Sutopo mendesak pemerintah agar proaktif dalam menghadapi masalah tersebut. Ia juga meminta pemkot melakukan inovasi agar Badai PHK tidak menyasar Kota Depok. “Kami dari DPRD mendesak Pemkot Depok untuk segera mengambil langkah agar Badai PHK tidak sampai di Kota Depok,” imbuh HBS.
Bambang Sutopo menyarankan Pemkot Depok untuk mengambil beberapa langkah dalam menangani permasalahan yang kemungkinan akan terjadi.
Bambang Sutopo mengatakan situasi di Depok mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia. “Karenanya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terdampak,” pungkasnya.
