Depoknews.id, Jakarta– Pemerintah berencana menerapkan kebijakan subsidi untuk elpiji 3 kilogram. Saat ini, distribusi elpiji 3 kilogram menggunakan sistem terbuka, sehingga siapa saja boleh membelinya. Hal tersebut membuat banyak elpiji 3 kilogram yang dikonsumsi oleh orang-orang mampu, tidak tepat sasaran.
Harusnya subsidi elpiji hanya menyasar untuk masyarakat miskin serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Direktur Pembinaan Hilir Migas Kementerian ESDM, Setyorini Tri Hutami, menjelaskan bahwa yang berhak menikmati subsidi elpiji 3 kilogram adalah 40 persen masyarakat dengan tingkat kesehjahteraan paling rendah.
Data peringkat kesehjahteraan masyarakat itu disusun oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jumlah 40 % tersebut adalah masyarakat berstatus sosial ekonomi terendah berdasarkan kriteria-kriteria penilaian seperti kepemilikan aset, perumahan, pekerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
Para pemegang salah satu kartu bantuan pemerintah, seperti Kartu Perlindungan Sosial, (KPS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesai Sehat (KIS) sudah otomatis menerima subsidi elpiji 3 kilogram.
“Yang berhak adalah 40 % masyarakat dengan tingkat kesehjahteraan terbawah, yang miskin dan rentan miskin,” ungkap Hutami dalam Forum LPG Indonesia di Hotel Shangri La, Jakarta, Selasa (17/01/2017).
40 % masyarakat itu berjumlah 26,7 juta Kepala Keluarga (KK). Dengan asumsi per keluarga ada empat orang, maka jumlahnya ada lebih dari 100 juta penduduk. Tapi tak semuanya pengguna elpiji 3 kilogram, perlu verifikasi terlebih dulu berapa dari 26,7 juta KK itu yang merupakan pengguna elpiji 3 kilogram.
Ada 26,7 juta KK. Tapi itu kan sebagian besar belum terkonversi ke LPG, terutama di wilayah Indonesia Timur. Verifikasi akan dimulai dalam waktu dekat, setelah itu pemerintah membagikan kartu khusus untuk masyarakat yang berhak atas subsidi elpiji,” ungkapnya.
Kartu tersebut berupa e-money, tetapi hanya bisa digunakan untuk membeli elpiji 3 kilogram. “Seperti listrik, datanya harus diverifikasi dulu. Ketika semua orang miskin sudah mendapatkan kartu, itu diberlakukan. Maka beli ke pangkalan LPG dengan harga subsidi,” tutur Hutami.
Subsidi elpijit tepat sasaran akan diuji coba mulai April 2017 di Bali, Batam, Lombok, dan Bangka. Menurut Hutami, pihaknya akan koordinasi dulu dengan pemda, serta tergantung pada kesiapan dari perbankan juga.
