Oleh: Sapto Waluyo
(Pembina Center for Indonesian Reform)
DepokNews – Politik Indonesia mirip dengan dunia sinetron, ada drama atau komedi. Ceritanya sambung-menyambung, seakan tak pernah berakhir: ada kaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain, koneksi antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Bisa jadi rumit seperti film seri Bollywood atau banyak plot twist seperti drakor (Drama Korea).
Yang jadi target diaduk-aduk emosinya adalah para konstituen atau rakyat Indonesia secara keseluruhan, semua merasa terlibat. Seolah manuver politik yang dirancang elite adalah ide bersama, dan nasib politik yang menimpa figur politisi popular adalah nasib rakyat yang penuh derita. Berbagi tangis dan tawa, canda dan hujatan. Benar-benar sublim.
Fenomena terkini ialah tampilnya politisi kondang yang menjadi pujaan jutaan pendukung fanatik, namun tragisnya belum mendapat dukungan partai politik (yang menjadi syarat bagi kompetisi di level nasional). Tokoh yang berkibar di langit survei antara lain: Ganjar Pranowo, Anies Baswedan atau Ridwan Kamil. Nama mereka terbang tinggi, tapi belum ada satupun partai yang secara terbuka mengikat dan mengusungnya.
Nasib mereka seperti “Layangan Putus”, sebuah drama seri yang tayang di televisi digital. Ceritanya, tentang seorang istri (Kinan diperankan oleh Putri Marino) yang hidup bahagia bersama suaminya yang ganteng, Aris (Reza Rahardian). Tapi, di saat Kinan sedang hamil anak kedua, Aris ternyata main mata dengan rekan bisnisnya, Lidya (Anya Geraldine). Drama yang mengangkat tema keseharian di kalangan keluarga perkotaan tentang: kesetiaan vs perselingkuhan, keutuhan keluarga (termasuk masa depan anak) vs petualangan cinta, monogami vs poligami (terbuka atau tertutup).
Cerita sangat jamak, dan karena itu justru menyedot emosi jutaan emak-emak galau. Efek selanjutnya mengundang para pemasang iklan, sehingga serial berbiaya lebih murah dari film layar lebar itu pun meraup keuntungan besar. Ciri-ciri layangan putus, menurut psikolog keluarga Dr. Muhammad Iqbal antara lain: lebih sibuk dari biasanya, gelisah dan mudah marah, menurunnya hubungan intim, berubah penampilan, tidak terbuka masalah keuangan, menjauh dari lingkungan sosial, suka membandingkan dan menyalahkan pasangan.
Dalam dunia politik perselingkuhan juga suatu perkara yang jamak terjadi. Misalnya, pasangan kepala daerah yang maju dalam pemilihan karena ikatan dua atau lebih gabungan partai politik. Pada awal periode kemenangan politik, pasangan itu mungkin terlihat serasi. Namun, setelah masa bulan madu lewat, mulai terlihat gejala pertarungan kepentingan dan persaingan untuk mencari popularitas. Menjelang akhir periode kekuasaan, pasangan itu akan diuji: apakah akan melanjutkan koalisi politik yang telah dibangun atau mengakhirinya dan memulai babak baru persaingan dengan pasangan lain.
Begitu jamaknya pengkhianatan dalam tradisi politik, sehingga terkenal adagium: “tak ada kawan atau lawan abadi, yang ada ialah kepentingan abadi”. Tanda-tanda perselingkuhan politik itu mirip dengan pengkhianatan pasangan: lebih sibuk dari biasanya (terutama untuk mencari dukungan konstituen dan membangun citra positif), mulai jarang berkomunikasi dan berkoordinasi (apalagi terkait realisasi anggaran dan rekrutmen pejabat publik), dan berubahnya penampilan untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih eksis/dominan dibanding pasangannya.
Sebenarnya pengkhianatan politik itu tidak hanya terjadi dalam koalisi antara beberapa partai polilitik. Bahkan, dalam satu partai politik pun kerap terjadi pengkhianatan, bila para anggota bersaing satu sama lain untuk berebut posisi paling berpengaruh dan menguntungkan. Karena itu, tak aneh bila ada yang mendefinisikan politik sebagai pertarungan kepentingan dan jabatan (posisi) untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain. Walaupun pada hakekatnya, esensi politik terkait dengan kepentingan umum dan pembuatan kebijakan publik.
Hasil survei nasional oleh Datasight Indonesia yang dirilis 12 Januari 2022, masih menempatkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden teratas yang dipilih responden (21,8%). Diikuti oleh Ganjar Pranowo (21,5%), Anies Baswedan (17,7%), Sandiaga Uno (7,2%) dan Ridwan Kamil (6,8%). Di antara jejeran kandidat itu, posisi Prabowo paling kuat. Bukan hanya tingkat elektabilitasnya tinggi, tetapi karena jabatan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra tidak tergantikan.
Dalam konteks itu, maka posisi Sandi Uno bisa seperti “layangan putus” karena sangat tergantung dari restu Prabowo. Betapapun cukup tinggi elektabilitasnya, Sandi tidak mungkin maju tanpa restu Prabowo. Andaikata Sandi tetap nekad maju pencalonan tanpa delegasi dari Prabowo, maka pasti Gerindra akan melepas ikatannya. Itu skenario yang nyaris mustahil. Dukungan Ijtima Ulama di beberapa daerah agar Sandi maju pilpres mewakili aspirasi umat telah dikritik sangat keras oleh elite Gerindra (Kamrussamad), karena dinilai bisa menggeser orientasi ideologi Gerindra ke kanan.
Posisi Ganjar (21,5%) yang berkibar setinggi Prabowo juga sama beresiko untuk “putus”, karena PDIP secara formal belum mengajukan calon, tapi kandidat terkuat adalah Puan Maharani. Ketua Bappilu DPP PDIP Bambang Wuryanto menyatakan dengan tegas, bahwa “mereka yang berada di luar barisan bukan banteng, itu namanya celeng” bagi para pendukung di luar keputusan DPP PDIP (Tribun News, 13/10/2021). Aksi Ganjar memberikan bantuan kepada akar rumput PDIP telah mendapat reaksi balik, karena dipandang sebagai pencitraan belaka. Sementara kebijakannya sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode belum mampu mengentaskan kemiskinan masyarakat Jateng yang bertengger 11,25 persen.
Nasib serupa dialami Anies Baswedan (17,7%) yang bersaing ketat elektabilitasnya dengan Prabowo dan Ganjar. Belum ada satupun partai yang mengusungnya, karena pendaftaran capres memang masih jauh (resminya sekitar Agustus 2023). Partai Nasdem terus merapat ke Anies, PPP dan PAN juga simpati dengan kinerja Anies, meskipun publik tahu pendukung setia Anies adalah PKS. Tapi, Anies tak boleh meremehkan PKS karena pengalaman selama berkoalisi politik di berbagai momen pemilu/pilpres telah mematangkan sikap partai oposisi itu. Jika PKS memberikan dukungan kepada figur lain, maka posisi Anies bisa “putus” juga. Dinamika politik nasional tak bisa ditebak.
Dari simulasi yang dilakukan Datasight Indonesia, Anies unggul bila berpasangan dengan figur alternatif seperti Khofifah Indar Parawansa atau Airlangga Hartarto. Untuk simulasi 3 pasang kandidat: Anies-Khofifah (34,8%) menang menghadapi Prabowo-Puan (30,4%) dan Airlangga-AHY (9,9%); ada 24,8% warga belum menentukan sikap. Pasangan Anies-Airlangga (24.0%) bersaing ketat dengan Sandi-AHY (27,7%) dan Ganjar-Salim (24,8%); sedang 23,4% pemilih belum menentukan sikap.
Suara Anies akan anjlok bila menggandeng Puan (20,0%) menghadapi Prabowo-Muhaimin (37,5%) dan Airlangga-Salim (14,0%); dan belum menentukan sikap cukup besar (28,5%). Anies harus menjaga suara umat, bila tidak ingin putus dan melayang-layang di langit politik. Sebagaimana Sandi Uno dengan beragam trick pendukungnya mencoba mendekati suara umat lewat Ijtima Ulama dan temu komunitas.
Kristalisasi dukungan semakin nyata, bila simulasi hanya dua pasang kandidat: Anies-Airlangga (38,4%) akan unggul menghadapi Prabowo-Puan (36,5%), karena berhasil mempersatukan kekuatan nasiolis-reljius. Sementara koalisi PDIP-Gerindra yang semakin erat untuk membayar utang politik Megawati (Perjanjian Batu Tulis tahun 2009) semakin menunjukkan limitasi politik nasionalis. Dengan suara warga belum menentukan sikap 25,0%.
Keunggulan semakin nyata bila Anies berpasangan dengan Sandi (43,1%) menghadapi Ganjar-Ridwan Kamil (36.6%), dengan suara belum memutuskan (20,3%). Pasangan Anies-Sandi seperti memutar memori publik tentang kemenangan di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, dan hanya mungkin terulang kembali bila Prabowo merelakan kartu politiknya kepada Sandi atau Sandi mengambil sikap keluar dari Gerindra dan mendapat dukungan partai lain. Skenario ini seperti roller coaster dalam dunia politik, jungkir-balik posisi politik. Dengan kata lain, akan banyak layang-layang putus di langit politik Indonesia.
Apapun yang terjadi di langit politik nasional, rakyat Indonesia sebagian besar tidak terlalu peduli lagi, bila tidak dapat dibilang apatis. Begitu kerasnya pertarungan politik 2019, namun rakyat menyaksikan para kandidat yang berkompetisi toh akhirnya bisa duduk satu meja untuk berbagi kekuasaan dan aset negara. Betapapun keras suara rakyat, buruh, petani dan mahasiswa berteriak: agenda elite oligarkis akan tetap berlaku seperti pemaksaan RUU Cipta Kerja dan RUU Ibu Kota Negara.
Harapan rakyat seperti layangan putus yang diterpa hujan badai. []
