DepokNews- Mengatasi polemik tahunan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah negeri. Pemkot Depok dinilai harus serius melakukan tiga kebijakan untuk mendukung sekolah swasta, agar mutu dan kualitasnya dapat setara dengan sekolah negeri. Dan, kedepannya orang tua mau menyekolahkan anaknya di swasta.
“Jelang PPDB, banyak orang tua menginginkan anaknya masuk di sekolah negeri. Sebetulnya, ada dua alasannya, pertama biaya, kedua masalah mutu,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, M. Supariyono.
Ia menilai, terkait biaya tidak terlalu signifikan. Sebab, kebanyakan orangtua di Depok masih sanggup. Namun, yang menjadikan mereka ngotot menginginkan anaknya masuk sekolah negeri, karena kualitas sekolah negeri dengan swasta terlalu timpang.
“Kalau swasta yang berbiaya tinggi tentu tidak kita bicarakan di sini, karena mereka sudah bisa setara, bahkan lebih dari sekolah negeri. Tapi, untuk swasta-swasta lain harus ada upaya serius dari pemerintah,” papar Supariyono.
Mantan Ketua DPD PKS Kota Depok ini mengatakan, ada tiga langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk memacu sekolah swasta, agar mereka setara dengan sekolah negeri. Sehingga, baik orangtua maupun anaknya tidak mempermasalahkan, masuk swasta atau negeri, karena output-nya sama.
Ia menguraikan, pertama adalah meningkatkan kualitas guru swasta. Sehingga, pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk memberikan pelatihan kepada guru agar kualitas mereka setara dengan negeri. Kedua, fasilitas di sekolah swasta harus disupport.
“Seperti di negeri punya lab, di swasta juga harus ada,” urainya.
Selanjutnya, ketiga, kesejahteraan guru-guru swasta juga harus mendapatkan perhatian pemerintah, dengan meningkatkan insentif. Sebab, ia mendapat informasi bahwa sebagian guru swasta, jika gajinya dibandingkan dengan guru negeri sangat timpang.
“Bagaimana guru sekolah swasta mau konsentrasi mengajar, mereka tidak hanya mengajar di satu sekolah, jadi tidak fokus. Kalau guru sekolah negeri kan hanya di satu sekolah saja, karena sudah terjamin kesejahteraannya,” terang Supariyono.
Supariyono mengungkapkan, memang sejauh ini sudah ada intervensi untuk kesejahteraan guru memang ada insentif Rp100 ribu per bulan. Ia pun menyadari APBD Kota Depok terbatas. Tetapi, untuk pelatihan guru-guru swasta juga perlu mendapat perhatian dari APBD.
Sementara, untuk fasilitas, ia berharap agar pemerintah tidak harus menunggu sekolah tersebut mengajukan kebutuhan mereka. Namun, Pemerintah harus proaktif untuk mendatangi dan mendata mereka, setelah itu diberikan bantuan.
“Harusnya begitu. Kalau berbicara anggaran, porsi untuk pendidikan hampir 20 persen lebih dari APBD Kota Depok Rp 3,4 triliun, Disdik paling besar. Tinggal perhatian kepada swasta ini lebih ditingkatkan,” katanya.
Sebab, Supariyono menambahkan, pemerintah sendiri sebenarnya diuntungkan dengan kehadiran sekolah swasta di Kota Depok.
“Coba bayangkan, jika seluruh anak di Depok harus difasilitasi di negeri. Berapa ratus bangunan sekolah yang harus dibangun pemerintah. Swasta sudah mendirikan itu, seharusnya bersyukur. Bentuk syukur itu ya support lebih besar,” pungkas Supariyono.(mia)