Depok News – Bertempat di Ruang Bamus DPRD Kota Depok, perwakilan warga Kelurahan Sukamaju Kecamatan Tapos melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Depok, Senin (24 Juli 2023). Audiensi tersebut berlangsung dalam rangka Hari Aspirasi yang dicanangkan FPKS Depok setiap Senin.
Perwakilan warga Kelurahan Sukamaju berjumlah 10 orang diterima anggota FPKS yaitu, Ade Firmansyah, Ade Supriyatna, dan Imam Musanto. Ketiganya merupakan anggota Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat).
Kedatangan perwakilan warga Sukamaju itu dalam rangka membawa aspirasi warga agar Kelurahan Sukamaju mempunyai SMP negeri. Salah satu perwakilan warga, Diantoro (warga RT 003/021), mengakui perjuangan mereka sampai di Gedung DPRD luar biasa. Pengajuan untuk berdirinya SMP negeri sejak 2017, sudah ada kajiannya juga. Pembangunan SMP negeri tersebut rencananya akan dibangun tahun 2022/2023. “Lahan yang rencananya akan dibangun katanya masuk zona hijau, akhirnya rencana pembangunan sekolah tersebut gagal,” imbuh Diantoro.
Diantoro menambahkan, sebagai informasi jumlah warga masyarakat di Kelurahan Sukamaju ada 70 ribu jiwa. Diperkirakan jumlah anak yang sekolah ada seperempatnya. Ada SMP negeri di Kelurahan Kali baru yang jauh dari Sukamaju, yaitu SMP Negeri 6. Rencananya SMP Negeri 31 akan dibangun di Sukamaju. “Kalau tidak bsia dibangun d RW 021 bisa juga dibangun di RW 022 di Jalan H. Dimun. Pemiilik lahan mau menjual setengahnya jika lahan itu dibeli oleh Pemerintah (Pemkot Depok),” tambah warga yang juga aktivis lingkungan ini.
Perwakilan lainnya adalah H. Zarkasih Hasan warga RW 022 Sukamaju. Tokoh masyarakat yang mempunyai kepedulian dengan dunia Pendidikan memohon aspirasi warga dikawal. “Di Sukamaju SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sudah banyak, maka kami mohon ada SMP negeri di Sukamaju karena memang belum ada. Adanya kebijakan PPDB dengan sistem zonasi, apresiasi, dan afirmasi membuat anak-anak Sukamaju rawan kalah dalam penerimaan siswa di SMP negeri. Ada alternatif lahan (untuk pembangunan SMP negeri), yaitu di depan Lapangan Kamboja di jalan H. Dimun (milik Tuan Ong). Letaknya strategis. Lahan tersebut bisa dibeli setengahnya. Kami berharap, syukur-syukur akhir tahun ini sudah selesai pembebasannya,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi warga tersebut, aleg PKS Dapil Cilodong Tapos (Citos) Ade Firmansyah menyampaikan bahwa di Kecamatan Cilodong ada SMP Negeri 6 dan 31. Kondisi di Kelurahan Sukamaju, jumlah penduduknya yang cukup padat dan ada keterbatasan jumlah SMP negeri. Di sana juga ada beberapa SMP swasta, seperti SMPI Raden Patah, SMP Triguna, dan SMP Segar. “Kondisi tersebut yang membuat kebutuhan akan sekolah negeri menjadi mendesak dan prioritas. “Kami akan mengawal day to day agar hal ini bisa terwujud. Sesuai dengan janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, yaitu terwujudnya sekolah/madrasah negeri per kecamatan,” tegas Ade Firmansyah yang juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) ini.
Anggota dewan yang akrab disapa AdeF ini menjelaskan bahwa terkait otoritas/kewenangan pengelolaan SMP negeri berada di wilayah Pemkot, termasuk dalam penyediaan lahan dan pembangunannya. Untuk MTS negeri otoritasnya ada di Kementerian Agama (Kemenag), tetapi kebutuhan yang prioritas dari masyarakat adalah terpenuhinya SMP negeri. Terkait adanya SMP Negeri 31 yang peruntukannya untuk warga Sukamaju, tetapi terkendala masalah lahan yang belum ada. Salah satu prioritas dari Disdik Depok adalah pendirian SMP negeri di Sukamaju. “Saya minta Pak AdeS untuk memastikan dalam hal perencanaan anggaran untuk pembangunan SMP negeri di Sukamaju,” ujar AdeF.
Sementara itu, anggota Komisi D lainnya Ade Supriyatna menyampaikan bahwa APBD Kota Depok sudah mengalokasian sekitar 23 persen untuk sektor pendidikan. Anggaran sebesar itu sudah melebihi anggaran yang ditetapkan Pemerintah, yaitu sebesar 20 persen. Untuk penambahan jumlah SMP negeri, baru bisa menampung sekitar 85 % dari lulusan SD/MI yang ada di Kota Depok. Pemkot Depok juga memperhatikan terkait pemberdayaan peran sekolah swasta sehingga keduanya (sekolah negeri dan sekolah swasta bisa berjalan beriringan).
“Komisi D DPRD Kota Depok sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk pemetaan sekolah negeri. Misalnya, ada SD negeri yang dImerger, ada juga yang direvitalisasi menjadi SMP, dan ada juga dengan pembelian lahan untuk sekolah baru, seperti yang ada di wilayah Curug Cimanggis,” ucap AdeS (sapaan akrab Ade Supriyatna).
Terkait pernah ada lahan yang mau dibeli tapi tidak jadi, menurut AdeS nanti akan dikoordinasikan dengan Disdik dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkin), infonya lahan di RW 001 Kelurahan Sukamaju sudah dibeli oleh Pemkot Depok (sudah memenuhi appraisal/penilaian dari berbagai pihak). “Mudah-mudahan pada tahun 2024 sudah bisa dibangun (SMP Negeri 31). Kami di Badan Anggaran (Banggar) akan terus mengawal proses tersebut,” tegas AdeS.
Anggota Komisi D dan Bapemperda Imam Musanto menjelaskan, secara umum Fraksi PKS dan Komisi D DPRD Kota Depok mendukung dan mengapresiasi aspirasi dan masukan perwakilan warga Sukamaju. Nanti masalah ini bisa dikoordinasikan dengan bagian anggaran, “Saya minta, jangan lupa kita berdoa agar keinginan tersebut terwujud. Kalau bisa nanti dibuat prasasti di SMP negeri yang baru yang tertulis siapa saja yang berperan mengusulkan lahirnya SMP negeri tersebut, sebagai kenang-kenangan buat anak cucu kita,” pungkas Bang Imun (sapaan Imam Musanto).