DepokNews- Ratusan pedagang pasar Kemiri Muka, Beji Kota Depok gelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkot Depok, Senin (26/11/2018).
Mengenakan kaos warna merah sambil membawa spanduk-spanduk berisikan tulisan tuntutan permintaan keadilan, kepada Pemkot Depok dan mengecam keras eksekusi terhadap Pasar Kemiri Muka.
Koordinator Aksi Pedagang Pasar Kemiri Muka, Widodo mengatakan aksi yang dilakukan pihaknya kali ini adalah meminta Pemkot Depok untuk mengambil sikap dan langkah pasti, terhadap nasib para pedagang di pasar tersebut yang dikabarkan akan segera di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Depok.
“Yang kami harapkan, ada langkah konkrit dari Pemkot selama ini pergerakan kami seperti diacuhkan,” katanya saat unjuk rasa berlangsung.
Widodo menuturkan, gugatan hukum terhadap eksekusi lahan Pasar Kemiri Muka juga telah dilakukan oleh pihaknya, namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Kota Depok.
Dirinya juga, mempertanyakan dasar dari penolakan tersebut yang dirasakan agak janggal. Menurutnya putusan pengadilan yang menyatakan gugatan ditolak karena tidak ada itikad baik dari pihaknya.
“Padahal, Selama ini seluruh saksi-saksi yang dihadirkan tidak melanggar aturan peradilan,” terangnya.
Selama ini para pedagang yang biasa mencari nafkah di Pasar Kemiri Muka selalu berpikiran positif terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Depok, namun karena sering ditakuti – takuti dengan pengosongan (eksekusi) pasar akhirnya mereka melakukan perlawanan dengan aksi unjuk rasa.
Hingga pukul 12.00 WIB, ratusan massa aksi masih terus bertahan di depan pintu gerbang Kantor Wali Kota Depok. Mereka, ingin bertemu langsung dengan Wali Kota untuk membahas tuntutan dan keluh kesah uang dirasakan para pedagang.
“Kami ingin bertemu dengan Pak Wali Kota, bila tidak ketemu kami akan datangi rumahnya. Masalah ini harus segera diselesaikan dengan duduk bersama,” pungkasnya.
Saat ditanya apabila nantinya, Pemerintah Kota Depok memberikan solusi pengelolaan para pedagang yang dikoordinir oleh pihak Swasta, Widodo menegaskan pihaknya tidak mau langsung ambil keputusan.
“Nanti dulu, kita harus musyawarah jangan sampai nanti kita menerima tawaran dari solusi itu akhirnya, malahan mencekik kita,” tutup Widodo.(mia)