PSBB di Depok, Qurtifa Singgung Soal Masker Hingga Bantuan Bagi Warga

DepokNews- Anggota DPRD Depok Qurtifa Wijaya menyayangkan warga yang masih asyik keluar rumah, tanpa mengenakan masker di saat pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Qurtiva mengatakan, PSBB belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat. Masih banyak yang berkerumun, tidak memakai masker ketika keluar, tidak menjaga sosial dan phisycal distancing. Hal tersebut dilakukan guna pencegahan virus corona atau covid-19, yang menjadi pandemi di Depok.

“Jadi masih perlu kerja keras untuk mengajak dan mengingatkan masyarakat untuk bisa mengikuti arahan pemerintah,” katanya, Rabu (22/4/2020).

Menurut politisi PKS ini, perlu peran serta semua pihak bersama-sama mensuskseskan dan mengefektifkan PSBB ini. Mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota.

“Pengawasan, pendekatan persuasif, teguran lisan, tertulis, sampai pilihan terakhir berupa sanksi perlu dilakukan oleh aparat. Hal ini agar warga menjadi tertib, dan pelaksanaan PSBB menjadi ampuh diterapkan,” ungkapnya.

Qurtiva pun menyoroti soal bantuan bagi warga yang terkena dampak covid-19 di Depok. Sebenarnya secara skema yang disampaikan oleh Gubernur sudah bagus. Persoalannya pendataan yang tidak akurat dan tersistem dengan baik, serta lambannya turunnya bantuan dari pusat dan provinsi menjadi persoalan dalam distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.

“Jadi perbaikan system database pemerima bantuan menjadi penting, agar data yang ada, baik yang DTKS (Dana Terpadu Kesejahteraan Sosial) maupun Non DTKS, dapat mudah diverifikasi, dipilah, diklasifikasi, dipantau sebarannya, dan diantisipasi agar tidak terjadi duplikasi,” jelas Anggota Komisi B DPRD Depok ini.

Pada saat yang sama, lanjut Qurtiva, pemerintah Provinsi dan Pusat perlu lebih segera menurunkan selutuh bantuannya sesuai jumlah kuota untuk Kota Depok. Untuk non DTKS datanya dari yang disetorkan oleh RT dan RW serta yg diinput warga secara online atau diemail. Sedangkan DTKS adalah data yang sudah dimiliki Dinsos sebelumnya dalam Basis Data Terpadu.

“Warga yang Non DTKS adalah warga yang tidak ada dalam DTKS, namun mereka saat ini menurun kesejeahteraannya karena Dampak wabah Covid 19. Info dari Dinsos data Non DTKS yang masuk lebih dari 200 ribu KK. Namun, saya berharap semua dapat bantuan, agar bisa melangsungkan kehidupannya di saat pendemik korona ini,” tutup Qurtiva.(mia)