IBH Berharap Pemkot Depok Fasilitasi Pemeriksaan Virus Corona Gratis Bagi Warga

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono

– Anggota DPRD Jawa Barat yang juga bakal Calon Wali Kota Depok dari PKS, Imam Budi Hartono (IBH) mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Depok bisa memberikan pemeriksa gratis virus Corona bagi warga sama seperti yang dilakukan Pemkot Surabaya yang berkerja sama dengan Universitas Arilangga (Unair).

“Harus nya bisa karen secara umum pemda di Indonesia menambahkan anggaran tak terduga atau anggaran tanggap darurat diusulkan ke DPRD seperti Jabar mengusulkan Rp50 M. Dan anggaran tersebut bukan sekedar utk covid 19 tapi juga untuk bencana yg lain,”ujar IBH saat dikonfirmasi. Selasa (17/3/2020).

Dikatakan Ibh kebutuhan mendesak atas wabah Covid-19 yaitu dalam rangka pelayanan dan kebutuhan warga baik yang sakit, orang yang terpantau maupun yg terasa sakit dengan gejala yang mengkhawatirkan.

“Skala prioritas warga yang harus diperiksa adalah pertama keluarga atau yang berinteraksi dengan orang yan terinveksi Covid-19, kedua orang yg baru pulang dari luar negeri termasuk para TKW, ketiga orang yang terasa gejala, baru terakhir yang sehat,”katanya.

Selain itu lanjut IBH jika memungkinkan meminta ASN bekerja di rumah seperti beberapa kantor sudah melakukan seperti kantor pajak.

“melakukan razia pelajar yang berada diluar rumah dan Melarang keras kegiatan2 publik yg mengundang banyak orang (maks 50 orang) dan menyediakan hand sanitizer dan tes suhu diruang-ruang publik bahkan sterilisasi kantor pemda,”tuturnya.

Sementara itu menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Depok, Hardiono
mengatakan selama ini memang telah terjalin dengan Rumah Sakit dan lab dari kemenkes sejak awal. Untuk lab di UI tidak disebutkan sebagai rujukan.

” Yang ada fakutas kedokteran ui yang di rscm. Dan pemeriksaan Itu hak warga, cuma kalau berbondong bondong mereka tidak menampung, …jadi tanggung jawab siapa,”ujarnya.

Namun ketika warga Ingin melakukan pemeriksaan Itu sudah otomatis Rumah Saki tak bisa menolak.

“Tapi Kalau semua di giring buat pemeriksaan gratis, …pemerintah kalang kabut , gak,”tuturnya