DepokNews- Komisi X DPR RI mencatat dari 1,3 juta ruang kelas yang rusak di seluruh Indonesia, faktanya tahun 2018 hanya 25 ribu saja yang diperbaiki Pemerintah pusat. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI M. Fikri Faqih saat mengunjungi Balaikota Depok.
Komisi yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan tersebut mengatakan rendahnya jumlah ruang kelas yang diperbaiki pemerintah pusat lantaran disebabkan beberapa faktor. Salah satu nya terkait UU No 23 tahun 2014.
“Di dalam undang-undang itu menyebutkan bahwa kewenangan bahwa pengelolaan baik sarana dan SDM nya untuk tingkat TK hingga SMP berada di pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan SMA/SMK berada di provinsi,” ujarnya usai kunker ke Pemkot Depok, Selasa (22/1/2019).
Dirinya menjelaskan dari jumlah total 1,3 juta ruang kelas yang rusak, 250 ribu yang rusak berat. Namun tahun lalu hanya 25 ribu yang diperbaiki.
“Yang dipilih pemerintah pusat hanya yang paling rusak berat yang diperbaiki,” jelasnya.
Dia menuturkan tahun lalu tercatat ada Rp 30 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemkot Depok guna perbaikan sarana prasarana sekolah. Yang terdiri atas Rp 19 miliar untuk SD dan Rp 11 miliar untuk SMP.
“Saya menerima keluhan karena dikucurkannya sebanyak 4 termin. Tahun lalu di akhir Juli. Sebaiknya hal itu dievaluasi karena kucuran dana 4 termin itu memberatkan sekolah. Yang mereka adukan inginnya terbagi dua termin saja. Regulasinya harus diperbaiki kemudian kalau bisa jangan akhir Juli,” paparnya.
Terkait pendidikan di Depok, pihaknya menilai bahwa pemetaan jumlah sekolah yang rusak sudah disusun dengan baik. Pemkot Depok pun juga memiliki inisiatif jika tidak cukup gunakan DAK maka ditambah APBD.
“Sudah cukup baik untuk di Depok. Namun memang ada beberapa catatan bagi Pemkot, salah satunya mengenai pendidikan inklusi. Harus lebih memperhatikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Kemudian di Depok kan ada universitas besar seperti UI atau Gunadarma, nah apakah hasil penelitian yang dihasilkan kampus itu ada dampaknya bagi Pemkot Depok,” tandasnya.(mia)